ZipyZone

Indeks korupsi yg dirilis oleh ICW periode 2002-2014 (www.antikorupsi.org), adalah sebagai berikut: 

1. PDIP (7.7) 

2. PAN (5.5) 

3. Golkar (4.9) 

4. PKB (3.3) 

5. PPP (2.7) 

6. PKPI (2.1) 

7. Gerindra (1.9) 

8. Demokrat (1.7) 

9. PBB (1.6) 

10. Hanura (1.5) 

11. PKS (0.3)

PDIP yang kita kenal sebagai partai oposisi, partai yang identik dengan partai rakyat atau pro wong cilik ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Partai yang seharusnya membela kepentingan rakyat dan anti korupsi justru menjadi partai paling korup. Sangat unik, pasca reformasi, PDIP justru dinilai partai paling korup dari semua partai yang ada. Serta, meskipun dalam 2 periode pemerintahan menjadi partai oposisi justru merajai Korupsi di negeri ini. Unik sekali. Bisa dilihat, baik dari data kuantitatif maupun kualitatif, PDIP ada diperingkat teratas. Baik index korupsi maupun jumlah koruptornya. Kenyataan yang demikian, PDIP (PDI Perjuangan) sebagai partai oposisi pun mendapat julukan "Hebat!" oleh publik. Hal tersebut berdasar pernyataan KPK perihal PDIP sebagai partai terkorup, padahal posisi PDIP sebagai oposisi. Sehingga banyak kalangan menilai, kehebatan PDIP sulit dilakukan oleh partai-partai yang lain. Kemampuan korupsi kader-kader PDIP memperlihatkan kader PDIP telah terlatih dalam hal korupsi. Banyak kalangan juga menilai, apabila PDIP sebagai oposisi saja mampu menjadi partai terkorup, terlebih PDIP sebagai pengendali Negara, terbuka kemungkinan hal-hal yang menghantui publik. Selain versi KPK, dari rilis indeks korupsi partai politik yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), juga menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai terkorup, dengan jumlah kader yang paling banyak terjerat kasus korupsi. (Sumber: Berita) Sebagaimana banyak pengamat ekonomi mensiratkan akan masa di pemerintahan Megawati. Saat Megawati menjabat selama tiga tahun, meskipun jabatan hasil "penggulingan" almarhum Presiden Gus Dur, namun kebijakannya dinilai luar biasa parah. Dari lepasnya BUMN. Lalu kasus yang menggemparkan dunia perihal BLBI, dan banyak lagi, yang dinilai telah merugikan Negara ratusan triliun rupiah. (Sumber: Berita Kasus BLBI & Cicilan Bunga Kasus BLBI) Kehebatan PDIP, dinilai banyak pengamat politik juga tidak terlepas dari silat lidah dan mimik politisi PDIP yang mengesankan pro rakyat di depan konstituennya serta permainan media yang cantik. Propaganda partai berlambang banteng bermoncong putih ini, juga dinilai banyak pengamat tak terlepas akan pakar isu dari jenderal-jenderal intelijen di dalam tubuh PDIP. Kasus terkait korupsi atau suap yang cukup menggemparkan adalah, secara berjamaah, sebanyak 19 politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut menerima suap dalam proses pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom. Informasi ini terungkap dalam sidang dengan terdakwa anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, Dudhie Makmun Murod. Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, uang suap itu diberikan agar para politisi menjatuhkan pilihan kepada Miranda. "Bahwa terdakwa Dudhie Makmun Murod, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sejumlah politikus dari PDIP, pada Juni 2004 telah menerima pemberian uang," kata Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK Mochamad Rum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/3/2010). Atas perbuatan itu, terdakwa Dudhie Makmun Murod diancam pidana sesuai Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-Undang No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berikut nama-nama politisi PDIP penerima uang suap yang masuk daftar jaksa: 1) Panda Nababan menerima uang terbesar, 2) Williem M Tutuarima, 3) Sutanto Pranoto, 4) Agus Chondro Prayitno, 5) M Iqbal, 6) Budhiningsih, 7) Poltak Sitorus, 8) Aberson M Sihaloho, 9) Rusman Lumban Toruan, 10) Max Moein, 11) JeffeyTongas Lumban Batu, 12. Matheos Pormes, 13) Engelina A Pattiasina, 14) Suratal HW, 15) Ni Luh Mariani Tirtasari, 16) Soewarno, 17) Emir Moeis, 18) Sukarjo. (Sumber: Berita Utama)

Sepanjang 2016, Kepala Daerah Kader PDIP Terbanyak Tersangkut Korupsi

Berpijak pada data kompas.com  (12/12/2016), sepanjang 2016, sudah ada 10 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka [1]. Sepengetahuan saya tentang  kinerja KPK, tahun 2016 ini adalah tahun terbanyak kepala daerah yang ditersangkakan oleh KPK. Uniknya, posisinya rada-rada mirip dengan tulisan saya sebelumnya Sebenarnya, Parpol Terkorup Itu yang Mana? Dalam tulisan itu saya mengungkap data bahwa  berbasiskan data kader parpol yang tersangkut korupsi versi KPK untuk periode 2005-2013, ditemukan kader Golkar adalah yang paling banyak tersangkut kasus korupsi (40 orang). Sementara, data metro TV pra pileg 2014 menunjukan bahwa PDIP adalah parpol terbanyak dari segi jumlah kader yang kena pidana korupsi (84 orang) Hari ini kita temukan, dari 10 kepala daerah yang ditersangkakan KPK. Melalui instrumen mesin pencari google, saya temukan dari sebanyak 3 orang diantaranya adalah kader PDIP, dan satu kepala daerah yang tidak berafilasi dengan parpol. Kader-kader yang tersangkut korupsi ini rata-rata adalah pembesar parpol di tingkat daerah pemerintahannya masing-masing.  Berikut data kepala daerah yang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2016. Basisnya afiliasi parpol kepala daerah yang bersangkutan. 1.  Bupati Subang, Ojang Sohandi (PDIP) [2] 2.  Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan (PDIP) [3] 3.  Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman (PDIP) [4] 4.  Bupati Rokan Hulu, Suparman (Golkar) [5] 5.  Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian (Golkar) [6] 6.  Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam (PAN) [7] 7.  Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun (PAN) [8] 8.  Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome (NASDEM) [9] 9.  Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (Demokrat) [10] 10.Wali Kota Cimahi, Atty Suharti (non parpol) [11] Beberapa kepala daerah di atas sudah ada yang  ditahan. Ada pula yang tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ini pun menjadi sinyal bagi kita bahwa urusan pemberantasa tindak pidana korupsi masih harus menjadi prioritas pemerintah dan jajaran di tahun 2017 mendatang.

Sumber

Oke, Gimana Pendapatmu mengenai hal ini?,....

Silahkan berkomentar :D